Thursday, September 19, 2019

Yang Menjadi Landasan Konstitusional Perlindungan Hukum Di Indonesia Adalah

  • Perlindungan Saksi Prabowo-Sandi | Apa Kabar Indonesia Pagi (19/6/2019)

    Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak akan dilibatkan dalam pemberian perlindungan ...
    Watch Now
  • -Ahli: Sanksi bagi Pelaku LGBT Bentuk Perlindungan

    Adanya sanksi hukum bagi para pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) merupakan bagian upaya perlindungan bagi masyarakat. Hal tersebut ...
    Watch Now
  • -MK Jamin Keamanan Saksi dalam Persidangan

    JAKARTA, HUMAS MKRI - Bambang Widjojanto, kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo ...
    Watch Now
  • -Pemerintah Tegaskan UU PT Akomodasi Profesi Likuidator

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dinilai telah mengakomodasi keberadaan profesi likuidator. Hal ini dikemukakan ...
    Watch Now
  • -MK Tolak Permohonan Uji UU ASN

    JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil ...
    Watch Now
  • -Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana

    Larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 ...
    Watch Now
  • -Dinilai Multitafsir, UU Advokat Diuji

    Banyaknya organisasi profesi advokat dinilai sebagai akibat berlakunya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU ...
    Watch Now
  • -Pemohon Uji UU LPS Hapus Satu Pasal yang Diuji

    Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada ...
    Watch Now
  • -MK Tolak Uji Aturan Mengenai Sanksi Pihak yang Halangi Proses Pengadilan Tipikor

    Aturan tentang sanksi bagi pihak yang menghalangi proses pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang ...
    Watch Now
  • -Pemerintah: Delapan Organisasi Advokat Pendiri Peradi Tetap Punya Kewenangan

    Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) pada Senin (25/6) siang.
    Watch Now
  • Tuntutan 21 Tahun Reformasi BEM Se UNIB

    Hidup mahasiswa !! Hidup Rakyat Indonesia !! Hidup perempuan Indonesia !! Sejarah telah mencatat, dari mulai munculnya Kebangkitan Nasional hingga ...
    Watch Now
  • -Ahli: Ada Mekanisme Dewan Kehormatan Guru Sebelum ke Pengadilan

    Jalan pengadilan seharusnya merupakan solusi terakhir jika para orang tua mendapati anaknya sebagai peserta didik menjadi korban kekerasan guru.
    Watch Now
  • -Multitafsir, Kata Dapat dalam UU Tipikor Inkonstitusional

    Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan kata \'dapat\' dalam ketentuan korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun ...
    Watch Now
  • -Ahli: Negara Berkewajiban Lindungi Hak Tempat Tinggal Warganya

    Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) pada ...
    Watch Now
  • -Ahli: Aturan Kesusilaan dalam KUHP Harus Ditinjau Kembali

    Aturan mengenai kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) harus ditinjau kembali untuk mencegah masyarakat ...
    Watch Now
  • #RightsTalk Eps. 31 - Ma'ruf Bajammal - Mencari Hak Terdakwa di MK

    Di film pendek kami See You at Heaven\'s Door (https://www.youtube.com/watch?v=6fQEifRRsJw), Ricky Gunawan (https://www.instagram.com/erge17/) ...
    Watch Now

No comments:

Post a Comment